Sosialisasi Risiko Hukum Penanganan Persalinan dengan Komplikasi Bagi Bidan di IBI Simalungun

Abstrak

Penanganan persalinan dengan komplikasi merupakan salah satu aspek krusial dalam praktik kebidanan yang menuntut ketelitian, keterampilan, dan pemahaman mendalam terhadap prosedur medis yang aman. Namun, kesalahan atau kelalaian dalam menghadapi kasus komplikasi dapat menimbulkan risiko hukum bagi bidan, termasuk tuntutan malpraktik dan sanksi profesi. Sosialisasi mengenai risiko hukum ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bidan akan tanggung jawab profesional, memperkuat praktik yang sesuai standar, serta mencegah terjadinya perselisihan hukum yang merugikan pasien maupun tenaga kesehatan.Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada bidan terkait hak dan kewajiban profesional mereka, prosedur penanganan persalinan dengan komplikasi, serta potensi risiko hukum yang dapat muncul jika prosedur tidak sesuai standar. Metode sosialisasi dilakukan melalui workshop interaktif, diskusi kasus, dan penyebaran materi panduan hukum yang relevan, sehingga bidan tidak hanya memahami aspek teoretis, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kritis dan pengambilan keputusan bidan di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman bidan terhadap risiko hukum penanganan persalinan dengan komplikasi. Peserta mampu mengidentifikasi potensi kesalahan yang berisiko secara hukum, memahami prosedur dokumentasi yang tepat, serta mengetahui langkah-langkah preventif yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan pasien. Selain itu, sosialisasi ini juga mendorong terciptanya budaya praktik yang aman dan bertanggung jawab, yang selaras dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan di bidang kebidanan. Kesimpulannya, sosialisasi risiko hukum penanganan persalinan dengan komplikasi bagi bidan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran profesional dan kesiapan menghadapi potensi masalah hukum. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kebidanan, tetapi juga berperan dalam membangun sistem kesehatan yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. Rekomendasi ke depan mencakup pelaksanaan sosialisasi secara berkala serta integrasi materi hukum dalam pendidikan berkelanjutan bagi bidan di seluruh wilayah.